Musi Rawas – Sumselinfo.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penetapan Keputusan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 Agenda ini menjadi tonggak penting dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah selama satu tahun terakhir.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Musi Rawas, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Selasa (21/4/2026).
Agenda utama rapat ini adalah pembacaan dan penetapan Keputusan DPRD mengenai Rekomendasi atas LKPJ Bupati TA 2025. Rekomendasi ini merupakan hasil kajian mendalam dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah menelaah capaian indikator makro ekonomi, realisasi anggaran, serta efektivitas program kerja pemerintah daerah.
Beberapa poin krusial dalam rekomendasi tersebut meliputi Optimalisasi Penyerapan Anggaran: Mendorong OPD untuk lebih lincah dalam mengeksekusi program pembangunan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Catatan khusus mengenai integrasi layanan digital dan kemudahan akses bagi warga di pelosok desa.
Pemerataan Infrastruktur: Fokus pada pemeliharaan jalan kabupaten dan fasilitas umum guna mendukung konektivitas ekonomi lokal.
Dalam sambutannya, pimpinan rapat menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk perbaikan (check and balances) demi kemajuan Kabupaten Musi Rawas.
"Rekomendasi ini adalah wujud tanggung jawab konstitusional kami. Kami mengapresiasi capaian Pemkab Musi Rawas di tahun 2025, namun catatan-catatan strategis yang kami sampaikan hari ini harus menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih baik lagi di tahun berjalan," ujar Ketua DPRD Musi Rawas.
Bupati Musi Rawas dalam penyampaiannya menyatakan menerima seluruh rekomendasi tersebut dengan tangan terbuka. Beliau menegaskan komitmen jajaran eksekutif untuk menindaklanjuti masukan DPRD sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD dan penyerahan naskah rekomendasi secara simbolis dari Pimpinan DPRD kepada Bupati Musi Rawas. Dengan ditetapkannya rekomendasi ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.