Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dengan label JAKARTA

CEO MDI GROUP Muliansyah Abdurrahman Terpilih Menjadi Ketua Umum BPP IPMI

JAKARTA,  - Muliansyah Abdurrahman terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Ikatan Pengusaha Milenial Indonesia (IPMI) melalui Rapat Pimpinan Pusat, Senin (4/12/2023) malam.  Melalui surat edaran dari Dewan Pendiri dan Pembina BPP IPMI mengatakan, penetapan Muliansyah Abdurrahman sebagai Ketua Umum IPMI periode 2024-2027 telah melalui tahapan administratif dan kompetensi sejumlah nama yang di masukan sebagai daftar kandidat yang menjadi pertimbangan Yakni Sejumlah Pengusaha Muda antara Putri Tanjung (Anak Konglomerat Chairul Tanjung) dan Sosok Anak Muda Ranggas Laksamana (Pengusaha Muda dan Pengurus HIPMI). "Setelah melalui tahapan-tahapan interview dan penilaian berbagai hal dari beberapa kandidat Calon Ketua Umum dengan segala kesiapannya secara totalitas untuk memimpin dan memajukan IPMI, maka pada akhirnya kami para Dewan Pendiri dan Dewan Pembina serta Pengurus BPP IPMI menetapkan Saudara Dr (c). Muliansyah Abdurrahman, S.Sos., M.Si sebagai Ketua Umum BPP IP...

AKSI BERSAMA DESA MENDESAK REVISI UU NO 06/2014 TENTANG DESA

  JAKARTA,-  Berlarut larutnya pengesahan Revisi UU No.6/2014 tentang Desa, dorong 7 (tujuh) organisasi Desa Nasional yaitu APDESI, PPDI, ABPEDNAS, AKSI, PABPDSI, PPDI dan PARADE NUSANTARA siapkan aksi masa kepala Desa kepung gedung DPR RI jelang Sidang Paripurna Penutup 2023 pada tanggal 5 desember 2023. ditemui di lokasi kegiatan Jelang persiapan siaran Pers AKSI BERSAMA DESA di jakarta selasa  (21/11/23) ketua DPD APDESI Sumatera Selatan SOHIDIN yang dalam kesehariannya biasa disapa DAPIT didampingi oleh ketua DPD APDESI WARDIN WAHID Ketua DPD APDESI Sulawesi Barat menjelaskan bahwa, "Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Namun dalam realitasnya UU Desa belum mampu mewujudkan tujuan tersebut. bahwa substansi UU Desa tidak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam pembangunan secara lokal-partisipatif, bahkan UU Desa masih memberikan peluang bagi dominasi p...

Guna Mendukung PILKADA 2024 Mendatangkan, MENDAGRI Ingatkan PEMDA Segera Selesaikan NPHD

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) terus mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan pengesahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024 mendatang. Menurut data sampai hari ini, baru 92 orang yang telah menandatangani NPHD, dari 204 orang Penjabat (Pj) Kepala Daerah, "Mungkin (ada) yang sudah mengajukan (NPHD) tapi belum ketemu besaran kesepakatannya. Ada yang sudah kesepakatan besaran, tapi belum tanda tangan. Intinya, tolong masalah NPHD segera di-follow up teman-teman (Penjabat)," ujar Tito dalam keterangan tertulis, pada Jumat 17 November 2023. Hal ini ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Rangka Menjamin Netralitas ASN saat Menghadapi Tahun Politik secara virtual, hari ini. Tito mengingatkan para Pj Kepala Daerah agar segera mengoordinasikan kebutuhan jumlah anggaran Pilkada yang dibutuhkan dari masing-masing stakeholder terkait. Apabila telah setuju, diminta agar ...

Viral, Sosok Mak Lampir Jadi Penceramah Di Pengajian

Sumselinfo.com -  Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah tak asing lagi dengan nama Mak Lampir. Sosok legenda berasal dari Sumatera Barat ini diketahui punya nama Siti Lampir Maimunah. Namun belakangan ini viral sosok Mak Lampir jadi penceramah.  Sebuah video yang diunggah dari akun Tiktok menampilkan aksi wanita mengenakan kostum ala Mak Lampir. Menariknya, Mak Lampir tersebut berdiri dan memberikan petuah di tengah jamaah sebuah pengajian. Bukannya marah-marah, tapi Mak Lampir kali ini berdakwah agar ibu-ibu rajin mengaji.  Meski belum diketahui siapa sosok sebenarnya Mak Lampir ceramah tersebut, namun netizen seketika terfokus dengan suara Mak Lampir ceramah yang sangat mirip dengan suara asli Mak Lampir pemeran sinetron Misteri Gunung Merapi yang sering tayang di televisi pada 1998 silam. Berdasarkan dari unggahan akun Tiktok @masacsay pada Selasa 7 November 2023, aksi Mak Lampir ceramah itu berada di sebuah pengajian Taklim Darul Mukmin. Suara Mak Lampir ceramah i...

PENDAFTARAN CAPRES CAWAPRES 2024 SUDAH DIBUKA KPU RI, BERIKUT NAMA-NAMA YANG SIAP MENDAFTAR

  JAKARTA,-  Hari ini Kamis 19 Oktober 2023, Pendaftaran bagi capres dan cawapres untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah dibuka, Diketahui setidaknya sudah ada dua pasang capres-cawapres yang akan mendaftar ke KPU untuk kemudian bersaing dalam Pilpres 2024. Kedua pasangan tersebut yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan itu telah resmi mendeklarasikan diri untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Proses pendaftaran dilakukan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat. Lantas kapan batas akhir pendaftaran capres cawapres 2024?  Bakal capres-cawapres untuk Pemilu 2024 bisa mendaftarkan diri maksimal sampai 25 Oktober 2023. Jadwal ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023.

Tolak Politik DINASTI, Ribuan Mahasiswa Akan Demo Di Istana Negara

JAKARTA,-  Terkait batasan usia capres cawapres, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan turun ke jalan untuk mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga akan mendatangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Galih Rizkyawan Selaku Ketua BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) menuturkan, ribuan mahasiswa ini sepakat untuk bersama mendatangi Istana Negara pada 20 Oktober besok. Menurut Galih Rizkyawan, ada 13 tuntutan yang ditujukan pada pemerintah di Istana Negara " Ada 13 tuntutan yang kita bawa. Yaitu mewujudkan pendidikan yang demokratis dan Ilmiah, tegakkan reformasi hukum, berantas KKN, tolak dwiFungsi TNI/Polri," kata Galih, pada Rabu 8 Oktober 2023 Lanjutnya "Lalu tingkatkan aksesibilitas dan equitas layanan kesehatan, usut tuntas kekerasan aparat, usut tuntas konflik di daerah PSN, wujudkan pemilu yang adil dan bersih. Putihkan noktah hitam lingkungan, usut tuntas berbagai pelanggaran HAM berat. Wujudkan peme...

Advertisement