Langsung ke konten utama

Resmi Bupati Musi Rawas Hj.Ratna Machmud Serahkan LKPD Tahun 2025 Ke BPK Sumsel


MUSI RAWAS – Sumselinfo.com

Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.


Penyerahan dokumen penting tersebut dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Palembang, pada Selasa (31/03/2026).


Langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.


Komitmen Terhadap Tata Kelola Keuangan

Dalam sambutannya, Bupati Hj. Ratna Machmud menegaskan bahwa penyampaian laporan ini merupakan kewajiban konstitusional yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


 * Transparansi: Menjamin setiap rupiah APBD dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

 * Akuntabilitas: Menyajikan data keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

 * Target Opini: Pemerintah Kabupaten Musi Rawas optimis dapat mempertahankan capaian terbaik dalam penilaian audit BPK.


Hj. Ratna Machmud juga menyampaikan apresiasinya kepada tim dari BPK Perwakilan Sumsel yang terus memberikan arahan dan bimbingan agar tata kelola administrasi keuangan di lingkungan Pemkab Musi Rawas semakin berkualitas.


"Kami berharap hasil pemeriksaan ini nantinya dapat memberikan gambaran yang objektif atas kinerja keuangan kami, serta menjadi bahan evaluasi untuk pembangunan Musi Rawas yang lebih baik dan merata," ujar Bupati.


Penyerahan laporan ini turut dihadiri oleh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.


Dengan diserahkannya LKPD ini, tim audit BPK akan segera melakukan pemeriksaan terperinci (detailed audit) atas laporan keuangan tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Advertisement

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...