SPBU Milik Oknum DPRD Empat Lawang Viral, Aktivis Sumsel Jakarta Desak Kapolda Turunkan Tim Khusus, Segera Periksa SPBU Talang Gunung

EMPAT LAWANG, – Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta, Harda Belly, angkat bicara terkait insiden pengancaman terhadap seorang jurnalis oleh oknum preman bersenjata tajam di sebuah SPBU yang diduga milik anggota DPRD.

Peristiwa pada, Senin (10/11/2025) yang terjadi di SPBU Talang Gunung, Kabupaten Empat Lawang, itu kini menuai sorotan tajam dari publik serta kalangan pemerhati hukum dan media.

Berdasarkan keterangan saksi mata, aksi pengancaman menggunakan senjata tajam tersebut diduga kuat tidak terjadi secara spontan, melainkan ada unsur kesengajaan yang didalangi oleh oknum anggota DPRD pemilik SPBU tersebut. 

Saksi menyebut, sebelum kejadian, terlihat adanya komunikasi dan arahan dari pihak tertentu kepada preman yang kemudian melakukan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang bertugas melakukan peliputan di lokasi.

Harda Belly mengecam keras tindakan tersebut dan menilai bahwa ancaman fisik terhadap jurnalis adalah tindakan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan serangan langsung terhadap kebebasan pers.

“Kelangkaan BBM subsidi di Sumatera Selatan sudah menjadi sorotan. Kali ini sudah sangat jelas adanya dugaan penimbunan besar-besaran, karena pemilik SPBU yang juga anggota DPR telah melakukan provokasi terhadap oknum preman kepada jurnalis yang hendak meliput kegiatan di SPBU tersebut,” ujar Harda.

Ia menegaskan bahwa peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keselamatan pekerja media dan transparansi publik.

“Saya meminta kepolisian Polres Empat Lawang segera menangkap pelaku pengancaman terhadap jurnalis, karena ini negara hukum. Tidak boleh ada teror terhadap siapa pun yang menjalankan tugas jurnalistik,” tegasnya.

Selain itu, Harda juga mendesak Kapolda Sumatera Selatan untuk segera menurunkan tim khusus guna melakukan pemeriksaan menyeluruh di SPBU Talang Gunung. Ia menekankan bahwa apabila terbukti adanya aktivitas penimbunan BBM subsidi, maka SPBU tersebut harus segera ditutup.

“Jika terbukti ada penimbunan, segera tutup SPBU tersebut. Peristiwa ini telah menjadi sorotan publik, khususnya di Sumatera Selatan, dan tidak boleh dibiarkan,” tandas Harda.

Kasus ini kini menunggu tindak lanjut aparat penegak hukum, sementara berbagai pihak berharap penyelidikan dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi demi menjaga integritas penegakan hukum dan kebebasan pers.