Langsung ke konten utama

Proyek GSG Musi Rawas Tak Sesuai Standar: Risiko Konstruksi dan Kerugian Daerah Menunggu



Musi Rawas - Sumselinfo.com 

ada tahun anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertamanan (PUCKTRP) Kabupaten Musi Rawas mengalokasikan belanja modal sebesar Rp100,21 miliar untuk pembangunan gedung dan bangunan.


Hingga akhir tahun 2023, realisasi belanja mencapai Rp99,97 miliar atau 99,76% dari anggaran tersebut. Salah satu proyek besar yang dibiayai adalah pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti, dengan nilai kontrak sebesar Rp14,98 miliar.


Dalam pelaksanaan proyek ini, Dinas PUCKTRP menggandeng konsultan perencana dan konsultan pengawas. Konsultan perencana dari CV RKo menyelesaikan pekerjaannya pada akhir Desember 2022, sedangkan konsultan pengawas dari perusahaan yang sama menyelesaikan pekerjaannya pada Desember 2023.


Namun, pembangunan gedung tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Proyek ini mengalami empat kali adendum kontrak yang berdampak pada berbagai masalah dalam pengelolaan administrasi pekerjaan, perubahan desain yang tidak dikomunikasikan dengan konsultan perencana, dan perpanjangan kontrak yang tidak didukung oleh perpanjangan jaminan pelaksanaan.


Bahkan, terdapat kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian gambar kerja, serta pembayaran pelunasan yang melebihi prestasi pekerjaan yang telah dicapai.


Akibat dari pengelolaan proyek yang kurang baik ini, ada risiko kegagalan konstruksi karena perubahan pekerjaan yang tidak dikonsultasikan dengan konsultan perencana.


Selain itu, terdapat risiko kerugian bagi daerah karena tidak adanya perpanjangan jaminan pelaksanaan jika proyek tidak selesai tepat waktu. Pekerjaan yang terpasang juga dikhawatirkan tidak mencapai masa manfaat yang direncanakan, serta dapat terjadi kesalahan pencatatan aset tetap dalam laporan keuangan.


Permasalahan ini dianggap melanggar berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...