Langsung ke konten utama

DPRD Kota Lubuk Linggau Setujui APBD Tahun Anggaran 2025



Lubuklinggau, Sumselinfo.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Persetujuan Bersama antara Penjabat Wali Kota Lubuklinggau dengan DPRD Kota Lubuklinggau terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025." Senin (26/8/2024)


Rapat Paripurna ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Lubuklinggau dan dipimpin langsung oleh Waka l dan Waka ll DPRD Kota Lubuklinggau. Acara ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, Penjabat Wali Kota Lubuklinggau, serta sejumlah pejabat terkait.


Dalam sambutannya, Wakil ketua DPRD Kota Lubuklinggau Hendri juniansyah, menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan KUA-PPAS APBD 2025. “Kesepakatan ini merupakan hasil dari berbagai pembahasan dan diskusi yang dilakukan secara intensif demi kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau,” ujarnya.


Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa dalam pidatonya, mengungkapkan bahwa penandatanganan persetujuan bersama ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam mewujudkan program pembangunan di tahun 2025. “Dokumen KUA-PPAS ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2025 yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” kata Pj walikota Lubuklinggau.


Setelah penandatanganan, kedua belah pihak berharap agar APBD 2025 dapat segera disusun dan disahkan tepat waktu sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.


Rapat Paripurna ini berakhir dengan suasana yang kondusif dan penuh harapan untuk kemajuan Kota Lubuklinggau di tahun mendatang.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...