Langsung ke konten utama

Viral Manipulasi Data Untuk Tes P3K, Kepala Puskesmas Nanjungan Kembali Berulah, Masyarakat Harpkan Sangsi Yang Tegas Dari Pemerintah



EMPAT-LAWANG,- Setelah viral dengan adanya pristiwa tentang kecurangan menipulasi data pada pegawai Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasma Air Keruh, kabupaten Empat Lawang, kali ini kepala Puskesmas Nanjungan kembali membuat ulah dan membuat ricuh di Kabupaten Empat Lawang.


Pasalnya, kepala puskesmas tersebut diduga telah memanfaatkan tanda tangan ke Enam korbanya untuk membela dirinya dalam kasus yang menjerat dirinya, Senin 18 Desember 2023.


Dari keterangan nara sumber berinisial SP, Kepala Puskesmas Nanjungan kembali manfaatkan tanda tangan ke Enam korbanya untuk meringankan kasus yang telah menimpa dirinya. 


Diketahui, Enam Pegawai Puskesmas Nanjungan Kecamatan Pasma Air Keruh yang sudah jadi korban kecurangan tentang seleksi PPPK, di panggil oleh Kepala Puskesmas Nanjungan untuk musyawara tentang kedatangan pihak inspektorat pada harinya hari selasa Tanggal 19 Desember 2023.


Dengan tidak merasa ragu, ke Enam korban tersebut datang ke Puskesmas Nanjungan, setelah sampai korban langsung di mintak tanda tangan sebagai tanda bukti hadir.


Untuk mengelabui ke Enam korban tersebut, kepala Puskesmas menyuru mereka untuk menanda tangani kertas yang tidak tau maksut dan tujuannya (tidak ada judul, Tanggal, Bulan dan dan Tahun) dikertas yang di Tanda tangani.


Setelah ke Enam korban sadar bahwa apa yang baru saja mereka tanda tangani, ahirnya mereka kembali memitak kertas yang tadi mereka tanda tangani untuk memotonya.


Setelah di perlihatkan oleh pelaku, memang benar dugaan mereka bahwa kertas yang tadi hanya ada tanda tangan kini telah berubah dengan adanya tanggal Bulan dan Tahunya.


Dalam surat tersebut terlihat Tanggal 23 September 2023 berarti berapa Bulan yang lalu, padahal mereka bertanda tangan baru saja yakni pada hari Senin Tanggal 18 Deseber 2023.


Dengan rasa kekuatiran korban langsung menayakan hal tersebut kepada kepala puskesmas, menurut penjelasan kepala puskesmas Nanjungan, surat tersebut hanya untuk memudakan permasalahan yang menimpanya saat ini.


Adanya pristiwa ini, kepala puskesmas Nanjungan saat dikonfirmasi awak media pada Selasa 19 Desember 2023, menjelaskan, bawahan surat tersebut hanya untuk administrasi.


" itu hanya untuk kelengkapan administrasi saja pak, tidak ada untuk hal yang lain-lain." Tulis Kepala Puskesmas Nanjungan. Pada Selasa 19 Desember 2023


Adanya pristiwa tersebut, kepala puskesmas Nanjungan diduga kembali membuat masalah baru di pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, bukan membuat suatu solusi yang baik untuk menyelesaikan masalahnya.


Eki selaku masyarakat yang mengetahui ulah kepala Puskesmas Nanjungan tersebut berharap kepada PJ Bupati Empat Lawang dan pihak istansi terkait, untuk dapat menindaklanjuti permasalahan ini dengan adil dan Endependen, sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, agar dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lainnya


" Harus diberikan sangsi yang tegas terhadap kepala Puskesmas itu agar dapat menjadi contoh bagi ASN yang tugas di Empat Lawang, negara kita punya aturan, jadi Jagan sewenang-wenang saat ada jabatan. " Ucap Eki


Sementara itu, Pj Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin, AP., M.M, saat dikonfirmasi sangsi apa yang telah diberikan kepada kepala Puskesmas Nanjungan yang telah berulang-ulang kali membuat permasalahan di pemerintahan Kabupaten Empat Lawang, sampai berita ini diterbitkan, Pj Bupati Empat Lawang belum menjawab pesan dari awak media. 

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...