Langsung ke konten utama

Seluruh Pengurus DPC dan DPD APDESI Sumsel, Berjuang Tanpa Batas Perjuangkan Masa Depan Desa

 


– Bermula dari pengabdian yang muncul ketika sebuah kalimat bermakna ; Api besar tidak akan mampu menerangi Nusantara secara menyeluruh, namun ketika lilin lilin dari seluruh nusantara menyala dan bersatu, maka kegelapan akan hilang, begitu ungkapan kata yang di gunakan Seorang Ketua APDESI Sumatera Selatan Sohidin SH, dan Ketua Devisi Media Rhino Triyono,S.kom.SH, dan Semua Ketua – Ketua DPC APDESI SE SUMSEL yang hadir pada Musyawarah Pimpinan Daerah APDESI Sumatera Selatan pada jum’at 01 Desember 2023 di Hotel Duta Indonesia Palembang, Sumatera Selatan.


Dalam kesempatan sama yang juga dihadiri Kepala DPMD Sumatera Selatan Dr.H.Muhammad Senen Hari,S.IP.,M.Si dengan, Pembina APDESI Sumsel Bambang Heriyanto,SH, Advokasi APDESI Sumsel Firman Hakim,SH,M.Si serta beberapa unsur utama dari Devisi APDESI yang pada tujuan utama adalah APDESI SUMSEL siap dan akan berjuang mengawal Revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta beberapa kebijakan tentang Desa yang ada.


Setelah Kegiatan RaPimDa selesai dan didapatkan kesepakatan pendapat, seluruh anggota yang hadir diikuti puluhan Media dari Devisi Media APDESI pun melanjutkan menuju ke Kantor Gubernur Sumatra Selatan untuk bertemu dan menyampaikan Hasil Rapimda dan tujuan APDESI Sumsel mengawal Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang akan dilaksanakan Aksi Damai pada tanggal 05 Desember 2023 nanti di Jakarta.


Di Kantor Gubernur Sumsel tersebut, Seluruh Pengurus DPW APDESI, Devisi APDESI, puluhan Awak Media disambut dan diterima Oleh yang mewakili Gubernur Sumsel Asisten 1, DPMD Sumsel Senen Har, Inspektorat Provinsi Sumsel Inspektur Zulkarnain, Kepala Bappeda Sumsel Ibu Regina serta dari APH diwakili oleh kasat Intel Polrestabes.


Di dalam pertemuan tersebut, Ketua APDESI Sohidin,SH dan Sekjend APDESI Mulyanto menyampaikan Laporan terkait hasil pelaksanaan Rapimda yang terdiri dari beberapa point dan langkah langkah APDESI Sumsel selanjutnya mengenai keikutsertaan APDESI Sumsel pada Aksi 05 Desember di Jakarta nanti.


” Kami berharap pemerintah propinsi dapat membantu memfasilitasi serta mendukung semua kegiatan APDESI Sumsel ini dalam Aksi mengawal Revisi Undang-Undang no 6 tahun 2014 serta perubahan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Pembangunan Desa secara menyeluruh, Kami juga meminta pihak Pemprov untuk Memfasilitasi Sekretariat dan Kendaraan Pinjam Pakai untuk kebutuhan koordinasi ke DPC, memfasilitasi Ke APH untuk MOU terkait kades yang ada persoalan Hukum,” ungkap Ketua APDESI Sumsel Sohidin,SH

Dikesempatan yang sama, mewakili Gubernur Sumsel Asisten Satu” kami akan membantu APDESI dalam hal kegiatan tersebut, serta beberapa Kebijakan terkait dengan Organisasi APDESI serta kebijakan Desa akan di usahakan melihat kemampuan pemerintah provinsi Sumsel ” pungkasnya.


Selesai berAudiensi dan penyampaian materi hasil Rapimda dan tujuan Aksi mengawal Revisi Undang-Undang No 6 tahun 2014 di jakarta tersebut, seluruh Pengurus, peserta serta puluhan Awak Media Devisi Media melanjutkan kegiatan dengan mengarah kembali ke Hotel Duta Syariah guna melanjutkan Persiapan keberangkatan dan Aksi Di Jakarta pada tanggal 05 Desember 2023 nanti. (Efridi)

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...