SUMSEL — Beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah di Sumatera Selatan menjadi perhatian, karna adanya isu dugaan keterlibatan oknum anggota Kepolisian dalam pekerjaan proyek pemerintah.
Aturan terkait anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan bisnis maupun pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan telah diatur.
Namun, di lapangan muncul dugaan adanya oknum anggota polisi yang tetap bermain dalam proyek pemerintah dengan menggunakan nama pihak lain sebagai pelaksana atau pemilik pekerjaan.
Dalam pola tersebut, nama anggota polisi diduga tidak tercantum secara langsung dalam dokumen pekerjaan. Namun, mereka disebut-sebut tetap memiliki peran atau kepentingan di belakang layar.
Yang menjadi sorotan, dugaan tersebut disebut tidak hanya melibatkan anggota berpangkat rendah. Bahkan, muncul informasi mengenai oknum polisi dari berbagai jenjang kepangkatan yang diduga ikut bermain proyek.
Salah satu sektor yang disebut menjadi perhatian adalah proyek pada Dinas Pendidikan, termasuk pekerjaan rehabilitasi atau pembangunan fasilitas sekolah, termasuk PAUD.
Secara administrasi, pihak sekolah atau kepala sekolah dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Namun muncul pertanyaan: benarkah seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai aturan, atau ada pihak lain yang ikut mengendalikan pekerjaan tersebut?
Lebih jauh, muncul isu dugaan bahwa sebagian pihak sekolah memilih diam karena adanya rasa sungkan atau tekanan ketika berhadapan dengan aparat yang memiliki jabatan dan pangkat.
Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan sekadar siapa yang mengerjakan proyek.
Pertanyaan besarnya: siapa sebenarnya yang berada di balik pekerjaan tersebut, siapa yang mengendalikan, dan apakah seluruh prosesnya telah sesuai aturan?
Aparat penegak hukum dan institusi terkait diharapkan tidak menutup mata terhadap informasi semacam ini.
Jika dugaan tersebut tidak benar, pihak yang namanya akan di kaitkan dalam isu tersebut tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Namun apabila ditemukan pelanggaran dan terbukti ada anggota Polri yang terlibat dalam kegiatan yang dilarang atau menimbulkan konflik kepentingan, masyarakat tentu berharap ada tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Lalu, bagaimana dengan daerah kalian?
Apakah dugaan serupa juga terjadi di daerah kalian?
Apakah ada proyek pemerintah yang diduga dikendalikan atau dikerjakan oleh oknum anggota polisi melalui nama orang lain?
Jika ada, sampaikan informasi dan data yang kalian miliki kepada redaksi.
Jangan hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut. Setiap informasi perlu didukung data dan bukti agar dapat dilakukan verifikasi dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Sebab masyarakat berhak tahu: siapa yang mengerjakan proyek, siapa yang berada di belakangnya, dan apakah semuanya berjalan sesuai aturan.
