Empat Lawang – Komitmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menegakkan aturan internal partai terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang dari PDIP dalam pengelolaan dapur MBG, meski sebelumnya partai telah mengeluarkan larangan tegas bagi seluruh kader untuk terlibat dalam program tersebut.
Perbincangan ini ramai di tengah masyarakat, khususnya di wilayah Tebing Tinggi dan Saling, setelah beredar informasi bahwa seorang anggota DPRD berinisial E yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tebing Tinggi–Saling diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Empat Lawang.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas Surat Edaran DPP PDIP yang ditandatangani Sekretaris Jenderal pada 24 Februari 2026. Dalam surat itu, seluruh kader partai dilarang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bisnis maupun pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.
Masyarakat kini mempertanyakan apakah aturan tersebut benar-benar ditegakkan atau hanya menjadi dokumen administratif tanpa implementasi nyata ketika dugaan melibatkan kader partai sendiri.
Menanggapi isu yang berkembang, Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan, Devi Harianto, mengaku telah meminta DPC PDIP Empat Lawang untuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang beredar.
"Kemarin saya sudah telepon DPC, mereka sedang melakukan penyelidikan. Kalau kami tegas, kader PDIP tidak boleh berbisnis MBG," ujar Devi.
Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kabupaten Empat Lawang, Arifai, menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima laporan maupun bukti yang menunjukkan keterlibatan anggota DPRD tersebut.
"Keterangan yang bersangkutan, dia tidak terlibat. Kami juga belum menerima laporan maupun bukti. Nanti akan dicek dulu atas nama siapa. Jika terbukti, partai akan bertindak tegas sesuai edaran DPP PDIP dan akan berkoordinasi dengan DPD maupun DPP," jelas Arifai.
Meski belum ada bukti resmi yang dipublikasikan, isu ini terus menjadi perhatian masyarakat. Banyak pihak menilai polemik tersebut menjadi ujian nyata bagi PDIP dalam menjaga konsistensi antara aturan partai dan pelaksanaannya di lapangan.
Pengamat politik Sumatera Selatan, Sulaiman, menilai publik saat ini sedang menunggu langkah konkret dari partai.
"Masyarakat sudah mengetahui adanya dugaan keterkaitan oknum tersebut dengan dapur MBG, meskipun bukan atas nama yang bersangkutan secara langsung. Sekarang yang ditunggu adalah keberanian partai menegakkan aturan yang telah dibuat sendiri. Jika tidak ada ketegasan, surat edaran itu bisa dianggap hanya formalitas," ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi dari PDIP terkait dugaan tersebut. Namun polemik yang berkembang telah menjadi perhatian publik dan akan menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen partai dalam menegakkan disiplin organisasi serta menjaga kepercayaan masyarakat.
#PDIP #SuratEdaran #MBG #SumselInfo
