Langsung ke konten utama

DPRD Musi Rawas dan Bupati Teken MoU Program Pembentukan Perda Tahun 2026

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kabupaten Musi Rawas dengan Bupati Musi Rawas, Senin (04/05/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Musi Rawas ini dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Agenda utama pertemuan ini adalah penetapan Keputusan DPRD mengenai **Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu Hadir langsung Hj.Ratna Machmud Bupati Musi Rawas beserta Wakil Bupati Musi Rawas, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Penandatanganan MoU ini menjadi bukti nyata sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif dalam menyusun kerangka hukum daerah yang terukur. Program Pembentukan Perda Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Musi Rawas.

Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa penyusunan peraturan daerah harus senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat serta selaras dengan regulasi yang lebih tinggi. 

Penetapan Propemperda ini juga merupakan langkah awal dalam memastikan seluruh kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang tepat sepanjang tahun 2026.

Bupati Musi Rawas menyampaikan apresiasinya kepada jajaran DPRD atas koordinasi yang baik sehingga nota kesepahaman ini dapat disepakati. Dengan ditetapkannya keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas siap menindaklanjuti penyusunan draf materi perundang-undangan yang telah diprioritaskan.

Rapat Paripurna berjalan dengan khidmat dan ditutup dengan penandatanganan berkas keputusan bersama oleh firdaus cik olah pimpinan DPRD dan Bupati Musi Rawas. Hj.Ratna Machmud.

Advertisement

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...