BANYUASIN -Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta (ASJ), Harda Belly (HB), melontarkan kritik tajam terkait alokasi anggaran rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Banyuasin yang fantastis, yakni mencapai Rp5 miliar. Ia menilai penggunaan dana tersebut tidak empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat kecil.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banyuasin ini dikerjakan oleh CV Kreasi Sumatera menggunakan dana APBD tahun 2025.
“Dalam laporan LPSE tercatat rehab rumah dinas Wakil Bupati Banyuasin menelan anggaran sekitar Rp5 miliar. Ini tentu melukai hati rakyat kecil yang saat ini masih banyak membutuhkan perhatian pemerintah,” ujar HB dalam keterangannya, Selasa (31/03).
Harda menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas, bukan untuk kemewahan fasilitas pejabat.
Merespons temuan ini, Harda meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan audit terhadap pos anggaran di Dinas PUPR Banyuasin.
“Kami meminta APH segera melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Dinas PU Banyuasin, terutama terkait proyek rehab rumah dinas Wakil Bupati yang nilainya mencapai Rp5 miliar,” tegasnya.
Menurut HB, langkah hukum ini sangat krusial guna memastikan bahwa penggunaan APBD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan skala prioritas.
“Langkah audit penting dilakukan guna memastikan penggunaan APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat,” tutupnya