Langsung ke konten utama

Wewenang PJU Lubuk Linggau Berpindah dari Disperakim ke Dishub, Ini Penjelasannya


LUBUK LINGGAU – Sumselinfo.com
Pemerintah Kota Lubuk Linggau secara resmi mengumumkan pengalihan kewenangan layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Lubuk Linggau.

Berdasarkan aturan dan ketentuan terbaru, terhitung mulai Januari 2026, segala bentuk koordinasi, pemeliharaan, serta penanganan laporan gangguan lampu jalan kini sepenuhnya berada di bawah naungan Dinas Perhubungan.

Komitmen Pelayanan dan Apresiasi
Pihak Disperakim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama masa pengelolaan sebelumnya terdapat pelayanan yang belum maksimal. Seiring dengan transisi ini, diharapkan kualitas pencahayaan kota akan semakin baik melalui manajemen transportasi dan infrastruktur jalan yang terintegrasi di Dinas Perhubungan.

Kepala Disperakim juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh anggota Tim PJU.

"Terima kasih kepada Tim PJU yang telah bekerja dengan totalitas dan dedikasi tinggi selama bersama Disperakim dalam melayani gangguan lampu jalan bagi masyarakat," ungkapnya.


Meskipun terjadi transisi administratif, Pemerintah Kota memastikan bahwa akses pengaduan masyarakat tetap berjalan dengan mudah.Bagi warga yang ingin melaporkan adanya lampu jalan yang mati atau mengalami gangguan, dapat menghubungi nomor layanan resmi berikut:
 Hotline Pengaduan PJU: 081387892723
Masyarakat diimbau untuk mencatat nomor tersebut guna mempercepat respon perbaikan di lapangan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan di Kota Lubuk Linggau.

Advertisement

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...