Langsung ke konten utama

Empat Lawang Dapat Pengahargaan Komisi Informasi Kategori Informatif, Bukti Keseriusan Bangun Pemerintahan yang transparan



EMPAT LAWANG,- Kabupaten Empat Lawang berhasil meraih predikat Informatif dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diumumkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan. Capaian ini menempatkan Empat Lawang sebagai salah satu pemerintah kabupaten/kota dengan kinerja keterbukaan informasi terbaik di Sumatera Selatan.


Menanggapi capaian tersebut, Kepala Dinas Kominfo Sumitro Sukma Bahagia melalui Plt Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Empat Lawang, Aldiwan Haira Putra, menyampaikan bahwa predikat Informatif bukan sekadar penghargaan, melainkan indikator tanggung jawab institusional.


Predikat Informatif ini bukan tujuan akhir. Ini alarm sekaligus pengingat bahwa keterbukaan informasi adalah kewajiban melekat pemerintah, sesuai visi misi madani jilid 2 kabupaten empat lawang” imbuhnya


Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi penguatan PPID, pembenahan tata kelola layanan informasi, peningkatan kualitas satu data, implementasi pemerintahan digital serta dorongan pimpinan daerah agar setiap OPD tidak alergi terhadap transparansi.


Ke depan, kita tidak boleh berpuas diri. Tantangan justru ada pada menjaga konsistensi: mempercepat layanan informasi, memperbaiki kualitas data, dan memastikan setiap OPD benar-benar siap menghadapi permintaan informasi publik secara profesional dan taat hukum,” ujarnya.


Aldiwan juga menegaskan bahwa Pemkab Empat Lawang menargetkan peningkatan kualitas keterbukaan, bukan hanya mempertahankan predikat.


“Target kami jelas: bukan sekadar tetap Informatif, tetapi menjadi contoh praktik baik keterbukaan informasi di Sumatera Selatan. Itu hanya bisa dicapai jika transparansi dijadikan budaya kerja, bukan formalitas.”


Dengan capaian ini, Kabupaten Empat Lawang menunjukkan bahwa di tengah masih rendahnya tingkat kepatuhan banyak badan publik, komitmen politik dan kerja administratif yang disiplin tetap mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.


Sementara itu Ketua Komisi Informasi Sumsel Joemarthine Chandra menegaskan bahwa E-Monev bertujuan mengukur komitmen badan publik dalam menjalankan kewajiban transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. E-Monev 2025 merupakan pelaksanaan pertama sejak terakhir digelar pada 2017.


Dari total 318 badan publik yang dinilai, hanya 49 badan publik yang berhasil meraih predikat Informatif, sementara 137 badan publik masih berada pada kategori Tidak Informatif, dan 70 badan publik bahkan tidak melakukan registrasi.


Di tengah capaian umum yang masih rendah tersebut, Kabupaten Empat Lawang menonjol sebagai salah satu daerah yang berhasil meraih predikat Informatif pada kategori Pemerintah Kabupaten/Kota, sejajar dengan Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, OKU Timur, PALI, serta Kota Palembang. Capaian ini menunjukkan komitmen nyata Pemkab Empat Lawang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap hak informasi publik.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...