Langsung ke konten utama

Pererat Sinergitas Bupati Musi Rawas Terima Audensi Kakanwil Kemenkumham

Oleh
Musi Rawas,Sumselinfo.com
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melakukan audiensi dengan Bupati Musi Rawas dalam rangka meningkatkan sinergi dan pelayanan publik, Rabu (15/4) 
 
Audiensi ini membahas berbagai topik, termasuk potensi Indikasi Geografis (IG), Permasalahan Hukum dan Kerjasama antara kedua lembaga.
 
Kakanwil Kemenkum Sumsel, Agato P P Simamora, menyampaikan apresiasi atas sambutan Bupati Musi Rawas dan mengharapkan kerja sama serta dukungan penuh Pemerintah Musi Rawas terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Musi Rawas dan menginventarisasi Indikasi Geografis (IG) yang ada di Kabupaten Musi Rawas untuk didaftarkan IG nya pada Kementerian Hukum Sumatera Seleatan.
 
"dari 186 desa dan 13 Kelurahan yang ada di Musi Rawas baru 15 Posbankum yang terbentuk, jumlah ini tentu saja masih sangat rendah dan membutuhkan koordinasi kerjasama bagian hukum dinas PMD dan Kanwil Kementerian Hukum Sumsel", Ungkap Agato. 
 
Ratna Rachmad Bupati Musi Rawas menyambut baik kunjungan Kakanwil Kemenkum Sumsel, dan akan mendukung penuh rencana kerja Kanwil Kemenkum Sumsel, guna peningkatan kualitas pelayanan di Kabupaten Musi Rawas.
 
Agenda dilanjutkan dengan pendaftaran dan penyerahan bukti pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Beras Dayang Rindu, yang diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkum Sumsel kepada Sekda Musi Rawas.



Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

Oleh
EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...
Baca »

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

Oleh
MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...
Baca »

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

Oleh
EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...
Baca »