Langsung ke konten utama

Widya Ningsih Wabup Lahat Perintahkan Inspektorat Audit Pajak Karaoke, Terindikasi Mengalami Kebocoran



LAHAT – Sumselinfo.Com Pemerintah Daerah Lahat merespon cepat memanggil pihak manajemen karoke ceria adanya Aksi Unjuk Rasa di karaoke Ceria yang dilakukan Aliansi Pemuda Peduli Sosial Indonesia (APPSI) pada hari senin (11/8/2025) dengan tuntutan dugaan pelangggaran izin


1. Terkait IZIN KARAOKE dimana karoke ini berizinkan karoke keluarga pada faktanya beroperasi layaknya karoke eksekutif.


2. Pelanggran penjualan minuman keras, dimana izin MIKOL (Minuman Alkohol) pemerintah daerah hanya mengizinan minuman tipe B dan C pada fakta nya karoke ceria menjual semua jenis minuman termasuk di luar yang di izinakan dan ini sudah jelas melanggar izin.


3. Terkait izin LC (Ledis Companion) dimana tempat karaoke keluarga yang sudah ada LC didalam tempat hiburan ?


4. Pemda Lahat mengalami kebocoran PAD dari pajak Karoke Ceria.



Wakil Bupati Lahat Widya Ningsih, SH,. MH perintahkan Inspektorat untuk mengaudit berapa besaran PAD yang masuk dari tempat hiburan malam karoke ceria karena penjelasan dari Bapenda mengenai sumber PAD yang masuk ke Kas Daerah tidak sesuai dalam satu tahun.


Jika nanti di temukan PAD yang masuk ke kas daerah tidak sesuai akan kami tindak tegas, ucap Wabub dengan nada kesal. Juma'at ( 23/8/2025).



Tambah wabup juga 

 memeritahkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mengecek kelengkapan dokumen sudah sesuai belum.


Pemda Lahat akan menindaklanjuti setiap temuan yang disampaikan. "Kami akan pelajari dengan serius semua laporan dari APPSI. Jika terbukti melanggar, maka tidak ada alasan lain selain menutup Karaoke Ceria," tegas Wabup.



Kami dari pemerintah daerah lahat akan menjadwalkan kembali pertemuan setelah selesai pertemuan pada hari ini, tutup Wabup.



Hal serupa disampaikan Rizky Ardiyansyah koordinator aksi APPSI menilai langkah tegas ini sejalan dengan semangat Pemkab Lahat yang saat ini sedang gencar menegakkan disiplin dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui tes urine. Bukan hanya kepada para Kepala Desa yang baru ada temuan pemakai narkoba dan di non aktifkan sementara, melainkan juga kepada pejabat OPD, bahkan kalangan wartawan pun siap menjalani tes tersebut kedepannya.


“Ketika pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menertibkan internal, tidak boleh ada celah bagi tempat hiburan yang nyata-nyata meresahkan masyarakat untuk tetap beroperasi. APPSI siap mengawal sampai benar-benar ada tindakan konkret, bukan hanya janji,” ujar perwakilan APPSI Lahat usai audiensi.


Dengan adanya tindak lanjut ini, APPSI bersama masyarakat berharap agar Pemkab Lahat segera mengambil keputusan tegas yang berpihak pada kepentingan umum serta menjaga kondusivitas daerah.


APPSI Lahat Akan terus menyuarakan suara masyarakat lahat khusus nya di sekitar tempat karaoke ceria yang sudah banyak masyarakat melapor. Ujar kordinator APPSI



Ditambahkan Sugeng Prayoga perwakilan APPSI mendorong pemda lahat audit sumber pajak PAD dari hiburan malam Karaoke ceria. Kami akan kawal terus kasus ini sampai klear. 

Karena adanya sumber pajak yang masuk ke daerah inilah untuk kemajuan kabupaten Lahat dalam menata kota membangun desa, tegasnya.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...