Langsung ke konten utama

Rapat Paripurna DPRD Empat Lawang, Aset Daerah Harus Dilaporkan

Oleh



EMPAT LAWANG,- DPRD Empat Lawang menggelar rapat paripurna ke 3 dalam rangka mendengarkan Penyampaian RAPERDA Pertanggung jawaban APBD Tahun 2024 dan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P TA 2025 dari pihak Eksekutif.


Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Empat Lawang Saukani, dan dihadiri Wakil Bupati Empat Lawang, sejumlah anggota DPRD Empat Lawang dan sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupataen Empat Lawang.


Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Empat Lawang Arifa"i, menyampaikan Jumlah aset Pemkab Empat Lawang per 31 Desember 2024.


Sedangkan pada sisa kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 243.178.565.442.48 sen, yang merupakan kewajiban jangka pendek.


" Sementara untuk, jumlah ekuitas adalah sebesar Rp 2.552. 867.557.173.38 sen. Yang juga dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas atau LPE," kata Arifa"i, Senin 7 Juli 2025.


Ia berharap, kepada seluruh anggota Dewan agar apa-apa yang disampaikan tadi segera dibahas pada tahap selanjutnya. 


" Mengingat rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ini paling lambat 31 Juli 2025 harus sudah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk dievaluasi," harapnya.


Dirinya meminta kepada anggota DPRD yang terhormat dapat membahas, meneliti, dan menyimpulkan dokumen yang telah diajukan untuk menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dari berbagai elemen yang ada di Kabupaten Empat Lawang. (ADV).

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

Oleh
EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...
Baca »

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

Oleh
MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...
Baca »

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

Oleh
EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...
Baca »