Musi Rawas, Sumselifo.Com
DPRD Kabupaten Musi Rawas kembali memfasilitasi mediasi antara Forum Masyarakat Kecamatan Muara Kelingi dengan pihak PT MBL/PT Agro Grup, menyusul konflik berkepanjangan terkait penguasaan lahan yang diklaim warga dan perusahaan.
Pertemuan yang digelar di ruang Banggar DPRD Mura pada Senin (05/05/2025) ini menjadi yang kedua kalinya dilakukan, namun belum juga menghasilkan solusi konkrit karena kembali tidak dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Musi Rawas.
Mediasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari anggota DPRD, perwakilan Perusahaan PT MBL, Kepala DPMPTSP, camat, kepala desa, hingga aparat keamanan dari Danramil dan Polsek Muara Kelingi. Dalam pernyataannya, Kepala DPMPTSP Sunardin, S.H menegaskan pentingnya audit dan verifikasi atas lahan milik PT MBL yang disebut mencapai lebih dari 10.000 hektar.
“Harus dicek kembali berapa luas lahan dan titik koordinat perumahan PT MBL agar permasalahan ini jelas,” ungkap Sunardin.
Sayangnya, ketidakhadiran BPN sebagai instansi yang memiliki otoritas dalam persoalan pertanahan menjadi ganjalan serius dalam proses penyelesaian konflik. Forum masyarakat berharap ke depan seluruh pihak, terutama BPN, dapat hadir untuk mempercepat penyelesaian yang adil bagi semua pihak.
