Langsung ke konten utama

DPRD Lubuk Linggau Gelar Paripurna Mendengarkan Pandangan LKPJ Tahun 2024




Lubuk Linggau, Sumselinfo.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau menggelar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Lubuklinggau Tahun 2024 yang diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lubuklinggau, Selasa (8/4/2024).




Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Effendi. Dan dihadiri Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Rustam Effendi.




Dalam sambutannya, Yulian Effendi menyampaikan bahwa sesuai jadwal yang telah ditetapkan, Pemandangan Umum dari masing-masing fraksi akan disampaikan pada hari ini, Selasa, (8/4/2025). 




Beberapa fraksi yang hadir memberikan tanggapan dan usulan terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2024. 


Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Renaldi Efendi menyoroti pentingnya perbaikan kondisi air PDAM yang sering mati, serta kebutuhan untuk memperbaiki pipa-pipa PDAM dan memasang pipa baru di Kecamatan Lubuklinggau Utara.

Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta agar pemindahan kantor Koramil dilakukan ke tempat yang lebih baik namun tetap berada di tengah kota, serta perbaikan jalan dari lampu merah hingga Kelurahan Baru Urip.

Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Septriani Nugraha Gunawan menyetujui LKPJ Wali Kota untuk dibahas lebih lanjut. 

Fraksi Nasdem mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk lebih meningkatkan pengelolaan sampah, khususnya di pinggir jalan.



Mereka juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperbaiki drainase dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) agar segera memperbaiki lampu jalan yang rusak.


Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Abdul Nasir mengusulkan agar DLH melakukan pengembangan pohon di sekitar MTs Jalan Depati Said, serta peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Siti Aisyah. 




Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.




Fraksi PKB yang disampaikan oleh Empi Darnis menyatakan dukungannya terhadap LKPJ Wali Kota dan meminta agar pembuatan tiang serta lampu jalan dilakukan di beberapa titik, seperti di Selatan II Jalan Makmur 7 dan 8, Jalan Darma 3 RT 11, serta Jalan Teman hingga Simpang Periuk. Mereka juga mengusulkan pemangkasan rumah warga Jalan Kelingi 3 Batu Urip sebagai jalan alternatif.


Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Sherly Olivia Utari memberikan persetujuan terhadap LKPJ Wali Kota untuk dibahas lebih lanjut.




Fraksi PKS yang disampaikan Hj Rosmala Dewi mengingatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk fokus pada agenda strategis yang telah disampaikan dalam pidato pertama wali kota, dengan peningkatan kinerja ASN, khususnya di bidang pengelolaan keuangan.




Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya penyusunan APBD yang sehat, mengingat penerimaan dari pusat yang berkurang, serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran yang efisien.


Selain itu, Hj Rosmala Dewi juga menekankan agar Dinas Pendidikan memastikan penerimaan siswa baru dilakukan secara adil dan transparan di semua jenjang pendidikan untuk mencegah timbulnya permasalahan di masyarakat.



Hadir dalam rapat tersebut, Sekda Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa, staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, lurah, serta perwakilan instansi terkait lainnya.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...