Langsung ke konten utama

Bawaslu Empat Lawang Gelar Deklarasi PSU Damai, Sebagai Komitmen Bersama Jaga Kondusifitas



EMPAT LAWANG,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak seluruh elemen masyarakat Empat Lawang berkomitmen mewujudkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang damai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang pasca putusan Mahkama Konstitusi. 


Komitmen itu diwujudkan dengan deklarasi PSU damai Bawaslu Empat Lawang bersama Pemerintah Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masing-masing Pasangan Calon Bupati Empat Lawang, serta diikuti langsung oleh Inspektur Utama Bawaslu RI, Gubernur, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Gedung Serbaguna, Tebing Tinggi, Rabu (16/04).


Ketua Bawaslu Empat Lawang Rodi Karnain mengatakan deklarasi PSU damai itu berisi komitmen untuk siap berperan aktif mewujudkan situasi kondusif, damai dan berbudaya dalam PSU di Empat Lawang ini. Selain itu menolak segala bentuk pelanggaran, termasuk menjadikan PSU Pilkada ini sebagai landasan harmoni demi persatuan masyarakat Kabupaten Empat Lawang. 


“Deklarasi yang kita laksanakan ini bukan sekadar seremonial. Tetapi manifestasi dari komitmen kita bersama untuk menjaga pilkada sebagai sarana demokrasi yang beradab di Kabupaten Empat Lawang. Ini adalah wujud nyata dari tekad kita untuk mewujudkan pilkada yang damai, jujur, adil, dan bermartabat,” Kata Rodi.


Sementara itu Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengajak seluruh peserta Pemilihan Kabupaten Empat Lawang agar berkomitmen menolak segala bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan PSU. 


“Mari menjaga keutuhan NKRI dengan tidak melakukan politisasi SARA, tidak melakukan politik uang dalam bentuk dan alasan apapun, tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang dilarang ikut berpolitik praktis,” ucapnya.


Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengharapkan semua pihak dapat menjaga kondusifitas daerah menjelang digelarnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 19 April 2025 mendatang. Sehingga PSU dapat berjalan Langsung Umum Bebas dan Rahasia serta demokratis. 


"Alhamdulillah pada H-3 PSU Empat Lawang yang akan diselenggarakan 19 April 2025 nanti kita dapat bertemu disini menyatukan pendapat, kita semua semua sepakat PSU ini nantinya berjalan aman, adil dan demokratis," kata Herman Deru saat sambutan 


Pada kesempatan yang sama, Inspektur Utama Bawaslu RI, Rini Wartini mengajak semua pihak dapat mengawal PSU ini sehingga memperoleh pemimpin yang baik, amanah dan peduli kepada rakyat. 


"Kami dari Bawaslu RI berpesan kepada jadi masing masing paslon harus berkomitmen melaksanakan pemilihan yang aman dan damai,” harapnya. 


Untuk diketahui, deklarasi PSU damai juga diikuti langsung oleh Paslon Nomor Urut 1 Budi Antoni Aljufri - Henny Verawati (HBA - Henny) maupun Paslon nomor urut 2 yang dihadiri oleh Arifai. 


Turut hadir Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Wakajati Sumsel, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pj Bupati Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin beserta jajaran pemerintah daerah, Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS Se-Kabupaten Empat Lawang. 

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...