Langsung ke konten utama

DPRD Musi Rawas Gelar Paripurna Menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024.




Musi Rawas, Sumselinfo.Com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas dalam rangka mendengarkan pidato Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Anggaran 2024, kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sabtu (15/03/2025)


Hadir dalam Rapat paripurna istimewa Ketua DPRD Kabupaten Mura, Firdaus Cik Olah didampingi Wakil Ketua II, Yani Yandika, Bupati Hj.Ratna Machmud dan Wakil Bupati Mura, H Suprayitno, Anggota DPRD Mura, Sekda Mura Ali Sadikin, Sekwan DPRD Mura Alba Roma, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mura, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Insan Pers.


Dalam pidato Bupati Mura dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Mura dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.


Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa setelah berakhirnya tahun anggaran, maka Kepala Daerah. mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Materi yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 adalah hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.


Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas telah berupaya dan

semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemerintahan

pembangunan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.


Khususnya dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Musi Rawas tahun 2024.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini memberikan informasi terbaru mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 Hal ini akan mendorong objektivitas dan akuntabilitas serta transparasi dalam memotret kinerja Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini juga memuat Visi Bupati Musi Rawas Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Musi Rawas Maju, Mandiri Bermartabat

(MANTAB)”.


Lanjut Hj Ratna Machmud Bupati Mura, Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Misi yang harus diimplementasikan yaitu:


1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi;

2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas;

3. Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan,

4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.


Program kegiatan pembangunan tahun 2024 yang telah dilaksanakan telah memberikan outcome sesuai dengan target dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun harus diakui masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pembangunan di masa yang akan datang.


Kabupaten Musi Rawas berhasil meraih prestasi dan

penghargaan antara lain:


1. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan predikat sangat baik (BB)


2. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Musi

Rawas meraih Penghargaan Opini WTP berturut-turut selama tujuh tahun atas LKPD dari BPK. Untuk LKPD tahun 2024 masih dalam proses penilaian dengan harapan tetap mendapatkan Opini WTP.


3. Dalam bidang standar pelayanan publik, Kabupaten Musi Rawas

mendapatkan Penghargaan Peringkat 6 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dalam kategori Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.


4. Penghargaan Baznas Award sebagai Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat terbaik 2024 dari Baznas.


5. Penganugerahan Kartika Pamong Praja Muda dan rencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.


6. Dalam bidang ekonomi, Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Penghargaan dari Kemendagri atas Kinerja Pengendalian Inflasi Terbaik pada Periode Tahun 2024.


7. Penghargaan dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan atas Capaian Persentase Tertinggi Keluarga Sasaran Terverval pada Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting Tahun 2024.


8. Penghargaan Abipraya Prasasya dalam rangka memperingati hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.


9. Dalam bidang Jaminan Ketenaga Kerjaan Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas memperoleh Penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kategori Terbaik ll dari Gubernur Sumatera Selatan.


Selain Pelaksanaan program-program pembangunan yang direncanakan oleh daerah dan didanai melalui APBD, kami juga akan menyampaikan laporan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam kerangka tugas-tugas pembantuan.


Pada Tahun Anggaran 2024, Dana APBN Tugas Pembantuan diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan telah dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yaitu Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.


Saya yakin dan percaya, bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas akan memiliki keinginan yang sejalan, untuk terus mendorong tumbuhnya semangat yang berorientasi pada kesejahteraan.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...