Langsung ke konten utama

Diduga BLT-DD Desa Niur Diduga Tidak Disalurkan, Masyarakat Mempertanyakan Kinerja Inspektorat dan Kejaksaan.



EMPATLAWANG,- Bantuan Langsung Tunai yang menjadi prioritas oleh pemerintah pusat untuk membantu meringankan perekonomian warga yang kurang mampu di setiap desa, kini diduga telah menjadi ajang korupsi oleh pemerintah desa.


Kali ini, salah seorang warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) di desa Niur kecamatan Muara Pinang, kabupaten Empat Lawang, yang namanya engan disebutkan, mengeluh, atas belum disalurkannya Bantuan Langsung Tunai tersebut yang saat ini sangat diperlukan oleh parah penerima.


" Kami ingin bertanya pak apakah memang BLT tahun 2024 kemarin hanya diberikan beberapa bulan saja, sebab didesa kami tidak sampai 12 bulan yang diberikan oleh kepala desa, padahal ini sudah tahun 2025, kami sangat memerlukan bantuan tersebut pak." Keluh warga desa Niur yang namanya engan disebutkan.


Dengan adanya keluhan atas dugan belum disalurkannya Bantuan Langsung Tunai tersebut, kepala desa Niur saat dikonfirmasi pada minggu 2 Februari 2025, tidak dapat memberikan penjelasan kepada awak media dan malah memblokir nomor awak media.


Dengan adanya kebungkaman dari kepala desa tersebut, awak media menduga kuat adanya indikasi penyelewengan serta penyalahgunaan dana desa tersebut, dan meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera melakukan pemeriksaan.


Jika adanya keterbuktian penyelewengan atau penyalahgunaan Dana Desa tersebut, awak media berharap kepada Inspektorat maupun kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk dapat menjadikan kepala desa Niur tersebut sebagai sample bagi seluruh  kepala desa yang lain di kabupaten Empat Lawang.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...