Langsung ke konten utama

Bawaslu Empat Lawang Gelar Rakor Pencegahan Hoaks dan Kampanye Hitam Demi Terlaksananya Pemilu Damai



EMPATLAWANG,- Pada tahapan Pemilihan, Informasi hoaks dan kampanye hitam tidak bisa dihindari keberadaan dan penyebarannya. Tak terkecuali pada Pilkada Empat Lawang Tahun 2024. Bukan hanya menyerang pasangan calon, informasi hoaks juga kerap menyentuh kerja-kerja penyelenggara dan pengawas Pilkada. Perlunya upaya pencegahan agar hal tersebut tidak merugikan banyak pihak.


Hal inilah yang melandasi Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang menggelar Rapat Koordinasi Stakeholder Pemilu terkait Strategi Pencegahan, Pengawasan, serta Penindakan Hoaks dan Kampanye Hitam pada Pilkada 2024, di Aula RM Bintang, Tebing Tinggi, Selasa (05/11).


Ketua Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, dalam sambutannya yang diwakili oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ahmad Fatria Arsasi, S.Pd mengatakan hoaks dan kampanye hitam lebih banyak terjadi di level Pilkada dibandingkan dengan Pemilu.


"Jika dibandingkan dengan Pemilu, penyebaran hoaks dan kampanye hitam lebih banyak terjadi di level Pilkada. Hal itu disebabkan karena peserta pemilihan nya lebih sedikit dan potensi untuk saling menyerang lebih besar." Kata Ahmad Fatria. 


Ia menambahkan bahwa Rakor ini diselenggarakan sebagai sarana untuk menyamakan persepsi antar stakeholders terkait dengan duduk bersama dalam mengupayakan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap berita hoaks dan kampanye hitam. Sehingga diharapkan Kabupaten Empat Lawang dapat mempertahankan zona hijau dengan terselenggaranya Pilkada damai.


"Dinamika politik pada Pilkada ini sangat tinggi, oleh karena itu diperlukannya peran seluruh stakeholders terkait untuk sama-sama menjaga kondusifitas Pilkada damai dan kita semua tentunya berharap agar Empat Lawang tetap mempertahankan zona hijau ini." Tutup Ahmad Fatria. 


Sementara itu, Pj. Bupati Kabupaten Empat Lawang, Fauzan Khoiri Denin, AP.MM yang juga sebagai Narasumber menekankan agar kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dimana itu yang menjadi tempat penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang sangat tinggi. Maka dari itu baik itu penyelenggara, pengawas pemilu, kepolisian dan juga TNI agar tidak mudah baper dalam melaksanakan tugas masing-masing yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan hoaks ini.


"Sopan santunlah dalam bermedsos, cari dulu kebenarannya sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Demikian juga untuk para pahlawan demokrasi ini, jangan mudah baper dalam meluruskan permasalahan hoaks dan kampanye hitam." Ujar Fauzan.


Selain Pj. Bupati, ada dua narasumber lagi pada Rakor ini, yaitu Kapolres Empat Lawang yang diwakili oleh Kanit Pidsus, Ipda Dodi Permana, SH, MH dan Anggota Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Hengki Gunawan, SE.


Rakor ini diikuti oleh Kepala OPD, Camat, Kapolsek, Danramil dan Panwascam Se-Kabupaten Empat Lawang. 


Turut hadir pada kegiatan ini, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Empat Lawang, Aldiwan Haira Putra, S.STP, Dandim 0405 Lahat yang diwakili oleh Pabung, Kapten Sudarno. 

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...