Langsung ke konten utama

DPRD Ajak Pemkot Lubuk Linggau Bahas Anggaran Perubahan APBD 2024




Lubuk Linggau,Sumselinfo.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau mengadakan rapat pimpinan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Lubuklinggau pada Selasa, 29 Oktober 2024. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terkait Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Wali Kota mengenai Penjabaran Perubahan APBD tahun yang sama. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Effendi, memimpin langsung pertemuan ini.


Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Yulian Effendi menjelaskan pentingnya memastikan bahwa revisi APBD 2024 sesuai dengan arahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan. “Rapat Pimpinan DPRD bersama TAPD hari ini adalah langkah penting untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terkait evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran perubahan anggaran ini. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses perubahan anggaran ini sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Gubernur sehingga APBD kita benar-benar tepat sasaran, transparan, dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ungkapnya.


Lebih lanjut, Yulian menekankan bahwa rapat ini dilakukan untuk meninjau kembali poin-poin penting dalam Rancangan Perubahan APBD agar dapat memenuhi kebutuhan aktual Kota Lubuklinggau di sisa tahun anggaran 2024. Proses evaluasi ini juga bertujuan untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, mengingat ada berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran yang tepat dan alokasi yang efektif.


“Dalam rapat ini, kami bersama TAPD telah meninjau kembali poin-poin penting yang perlu penyesuaian agar Rancangan Perubahan APBD ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini Kota Lubuklinggau. Kami berkomitmen untuk segera menuntaskan evaluasi ini, dengan tetap memprioritaskan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah,” tambah Yulian Effendi.


TAPD dan anggota DPRD Kota Lubuklinggau dalam rapat ini juga mencermati beberapa poin rekomendasi Gubernur, seperti alokasi anggaran untuk program pelayanan publik, peningkatan infrastruktur, dan program sosial yang diharapkan mampu memberi dampak langsung kepada masyarakat. Penyesuaian ini diharapkan dapat membuat anggaran daerah lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan di Kota Lubuklinggau.


Setelah evaluasi selesai, DPRD bersama Pemerintah Kota Lubuklinggau akan segera menyelesaikan tahap-tahap finalisasi perubahan anggaran ini, sehingga APBD yang telah disempurnakan dapat segera diimplementasikan. Harapan DPRD adalah agar perubahan anggaran ini dapat menjadi stimulus bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lubuklinggau di sisa tahun 2024.


Melalui proses yang akuntabel dan transparan ini, DPRD Kota Lubuklinggau optimis bahwa Perubahan APBD 2024 dapat menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan memberikan manfaat jangka panjang untuk Kota Lubuklinggau.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...