Langsung ke konten utama

Enam fraksi DPRD Mura Rekomendasikan Bupati Ganti Plt Kadis Dukcapil!!!




Muara Beliti, Sumselinfo.com

Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Mura), menjadi sorotan, perhatian serta teguran anggota DPRD Mura, saat pelaksanaan, Sidang Paripurna di DPRD Mura, Kamis (19/9/2024).


Diketahui,permintaan digantinya Plt tersebut disampaikan langsung oleh enam Fraksi dari tujuh Fraksi DPRD Mura, diantaranya, Febri Fraksi PDI Perjuangan, Desniriyanti Fraksi NaSdem, Himawan Fraksi PAN, Sri Sunarsi Fraksi Bintang Keadilan, Rosalia Fraksi Golkar dan Taslim Fraksi PKB.


Teguran itu, saat pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Mura, dengan agenda, Dalam Rangka Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan atas Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.


Dalam kesempatan itu, saat Febri Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan pandangan umum Fraksi Dewan.


"Kiranya kepada Ibu Bupati, untuk memberikan teguran keras kepada Plt Kadisdukcapil, Bahwa yang bersangkutan saat rapat pelaksanaan anggaran mengutus tenaga honorer, sungguh sikap yang tidak bertanggung jawab. Jadi dalam kesempatan ini, kiranya Bupati berikan teguran yang luar biasa kepada yang bersangkutan," ucap Febri dengan lantang.


Sama halnya dengan, Desri Fraksi NaSdem, Himawan Fraksi PAN, Sri Sunarsi Fraksi Bintang Keadilan, Rosalia Fraksi Golkar dan Taslim Fraksi PKB.


Sementara itu, Bupati Mura, Hj Ratna Machmud saat dimintai keterangan insan pers, usai pelaksanaan sidang paripurna ia mengatakan bahwa masih mau mengkroscek sesuai mendapat teguran dari  sejumlah anggota DPRD musi rawas 



"Nanti akan saya cek dan jadi peringatan keras kita evaluasi tapi kita lihat dulu ya, bagaimana, ya kenapanya itu saya belum tau"kata bupati 


Namun saat ditanya tindakan apa yang harus di ambil bupati enggan memeberkan tindakan tersebut.


"Saya pelajari dulu ya dan tentunya ada sanksi terima kasih" tungkas bupati sambari meninggalkan awak media 


Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...