Masyarakat Musi Banyuasin kembali dihebohkan dengan kasus korupsi yang melibatkan seorang oknum ASN di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Rabu, 15 Mei 2024, menjadi hari yang kelam ketika inisial R, seorang pejabat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi jaringan internet desa. Modus operandi yang digunakan adalah mark-up harga langganan internet desa, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 27 miliar.
Ketua Umum IKPM MUBA YK, Muhammad Ramadhon, menyatakan bahwa korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin bukanlah hal baru. "Kasus seperti ini sudah sering terjadi, dan bisa dibilang sudah membudaya dan mengakar," ujarnya dengan tegas. Ramadhon menambahkan bahwa kasus ini sangat memalukan dan kemungkinan besar masih banyak oknum lain yang terlibat.
IKPM MUBA YK mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) yang telah bekerja keras mengusut tuntas kasus ini. Mereka berharap Kejati Sumsel akan terus berfokus pada pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Ramadhon juga menyerukan agar Penjabat (PJ) Bupati Musi Banyuasin segera mengevaluasi dan menempatkan perangkat daerah yang benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"PR besar bagi PJ Bupati MUBA untuk menentukan perangkat daerah yang mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada lagi pertunjukan kotor yang disuguhkan kepada masyarakat," tambah Ramadhon.
IKPM MUBA YK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini. Mereka bertekad mengajak masyarakat untuk tetap menjadi pengawas pemerintah, memastikan bahwa cita-cita Musi Banyuasin bersih dari oknum yang hanya mementingkan diri sendiri dapat terwujud. Narasi ini bukan hanya seruan, tetapi juga harapan agar setiap individu di Musi Banyuasin dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol dan menjaga integritas pemerintah daerah mereka.
Dengan dukungan dan pengawasan masyarakat, diharapkan Musi Banyuasin akan mampu bangkit dan membersihkan diri dari praktik-praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.