Langsung ke konten utama

Aksi Demo Mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat, Ini Penjelasan PJ Bupati Lahat



LAHAT,- Hanya berjarak satu hari dari unjuk rasa (UNRAS) yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Lahat Menggugat, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP, M.Si didampingi Kapolres Lahat dan Dandim 0405/Lahat temui Team Aliansi Rakyat Lahat Menggugat.

Pertemuan tersebut, dilakukan di ruang Oproom Sekretariat Sekda Lahat, pada Jum’at tanggal 19 Januari 2024, sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan selesai.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP, M.Si, Kapolres Lahat, AKBP God Parlasro S.Sinaga SH, SIK, MH, Dandim 0405/Lahat, Asisten, Kepala BPMDesa, Kabag Hukum Pemkab Lahat, para Pejabat Pemkab Lahat, Team Aliansi Rakyat Lahat Menggugat, yang dikoordinatori Sandi, Fauzi, Tomino, dan Aprizal Muslim.

Rapat tersebut dibuka oleh Fauzi selaku orator aksi menginginkan Pj Bupati lahat Muhammad Farid S.STP, M.Si, membatalkan PJ kades yang baru diangkat kemarin dan ini bukan dari saya, tapi dari masyarakat Kabupaten Lahat.

Dan tidak ada kemungkinan akan aksi ke jakarta, ke menteri dalam negeri massa lebih banyak lagi kalau tidak dibatalkan pengangkatan PJ Kades 43 tersebut.” Tegas fauzi selaku koordinator aksi.

Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP, M.Si menyampaikan, terimakasih atas masukan yang langsung dari Team Aliansi Rakyat Lahat Menggugat, dengan hadir disini juga untuk masyarakat Kabupaten Lahat, dan untuk Pemerintah khususnya terkait pengangkatan kepada desa (Kades).

Undang seluruh Pjs Kepala Desa agar dapat diberikan pemahaman terkait, apa tugas dan fungsi jabatan seorang kepala desa tersebut,” ujarnya, dalam pidatonya Jum’at (19/01/2024).

Untuk itu, dijelaskan Muhammad Farid pengangkatan dan pelantikan Pjs kepala desa ada tenggang waktu, alias akan di Evaluasi seluruh kepala desa yang telah dilantik.

Termasuk, apabila ditemui baik kepala desa, maupun Camat nya kalau tidak ada ditempat berikan teguran. Dan, tidak ada tebang pilih,” pesan Pj Bupati Lahat untuk kepala BPMDesa Kabupaten Lahat.

Tidak hanya itu, Muhammad Farid berjanji akan menindaklanjuti, terkait pembakaran kalender yang dilakukan oleh oknum ASN. “Silakan team Aliansi Rakyat Lahat Menggugat silakan bawa buktinya dan serahkan kepada Inspektur Lahat dan pasti akan ditindak lanjuti,” ujarnya.

Bahkan, rencana dikatakan Pj Bupati Lahat akan dicari tempat untuk diskusi kepada teman-teman, saya Legowo kedepannya, dan saya siap menampung semua saran dan pendapat teman-teman,” pungkasnya

Kapolres Lahat AKBP God Parlasro S.Sinaga SH, SIK, MH dalam sambutanya mengatakan, dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Lahat Menggugat cukup baik.

Saya hadir dengan Dandim 0405/ Lahat disini demi untuk menjaga Kamtibmas Kabupaten Lahat, saya selaku Kapolres Lahat mengapresiasi pertemuan seluruhnya. Dan, saya berharap agar tetap kondusif hingga, kedepan,” pesan Kapolres Lahat. (Efredy)

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...