Langsung ke konten utama

Pertanyaan Masalah Sengketa Aset, Aliansi Mahasiswa Gruduk Kampus Bina Darma



PALEMBANG, - Aliansi Mahasiswa Bina Darma Palembang Gruduk Kampus tercintanya pada hari Jum’at pada tanggal 17 November 2023 dengan jumlah massa kurang lebih 50 Orang. Hal ini karena mulai gerah dengan pemberitaan permasalahan yang terjadi di Yayasan. Bahkan bukan rahasia lagi dengan masalah sengketa asset di kampus Bina Darma yang dinilai adanya indikasi untuk dijadikan milik pribadi. Sedangkan secara bukti dokumentasi bahkan saksi membuktikan asset Bina Darma adalah milik Yayasan yang pembeliannya dibayarkan menggunakan uang Yayasan dari SPP Mahasiswa. 



Pihak Yayasan, Rektorat dan Pihak yang bersengketa haruslah memikirkan nasib Mahasiswa dan kegiatan belajar mengajar serta dahulukan kepentingan Mahasiswa karena ada hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang nyaman. Hal ini sebenarnya terjadi perselisihan antara keluarga yang salah satunya berambisi untuk memiliki asset secara pribadi sedangkan secara fakta asset milik Yayasan. Jangan sampai ambisi untuk memiliki asset secara pribadi dengan mengorbankan nasib mahasiswa dan akademik.  



Mahasiswa melakukan aksi damai ini karena sangat peduli akan nasib kampus Bina Darma bahkan sebenarnya sudah sangat lama untuk melakukan aksi ini. Tapi Mahasiswa masih berpikir positif bahwa pihak yang bersengketa akan memikirkan nasibnya. Setelah kita mengetahui putusan Pengadilan Negeri beberapa waktu yang lalu dan mencari tahu akan sumber-sumber lainnya ternyata adanya indikasi yang kuat bahwa kampus akan dimiliki secara pribadi tanpa memikirkan nasib mahasiswa, juga berimbas juga pada nasib dosen dan karyawan. 

Mahasiswa siap mengawal dan mengikuti perkembangan perkara sengketa asset di Bina Darma, jika ada



“Kami melakukan Aksi Damai di depan Kampus Bina Darma yang merupakan kampus tercinta karena sangat peduli dengan Yayasan bahkan peduli akan nasib Mahasiswa. Dan kita semua tahu terkait kasus sengketa asset yang terjadi sudah lama bahkan awal-awal muncul kepermukaan diawal tahun 2021. Kami sebenarnya selama ini bukan diam saja tapi kami memperhatikan dan mengikuti perkembangan ini karena menyangkut masa depan kami di Bina Darma. Tetapi setelah kami mengetahui hasil keputusan di Pengadilan Negeri yang syarat akan keberpihakan dan hasilnya tanpa memikirkan nasib kami. Maka kami pun hari ini melakukan aksi untuk bertemu langsung dengan Rektor untuk mempertanyakan masalah sengketa asset serta nasib kami. Adapun tuntutan kami adalah :



1. Meminta pihak Rektorat untuk memberikan penjelasan dan taransparansi terkait permasalahan yang sebenarnya terjadi Universitas Bina Darma

2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Universitas terkait permasalahan tersebut, mengingat hal ini akan merugikan banyak pihak terkhususnya mahasiswa Bina Darma itu sendiri

3. Meminta pihak Rektorat untuk segera melakukan usaha – usaha yang diperlukan untuk membantu dan menyelesaikan permasalah tersebut mengingat dan menimbang hal ini akan berdampak merugikan banyak orang terkhususnya, “ MAHASISWA BINA DARMA”

4. Apabila dalam waktu 3x 24 jam tuntutan ini tidak dilanjuti maka kami akan melakukan aksi kembali sampai tuntutan kami diterima dan dilakukan.



Kami berharap pihak Rektor mau menemui kami atau kami diizinkan untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan kami,” ujar Bogi, selaku Koordinator Aksi saat berorasi.

Aksi pun berjalan dengan damai yang dikawal ketat oleh pihak Kepolisian serta Security kampus bahkan hal ini sempat menjadi perhatian bagi pengguna jalan bahkan sempat mebuat arus lalu lintas macet tapi tetap berjalan. Setelah aksi dilakukan kurang lebih satu jam yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Bina Darma dan melakukan Orasi. Akhirmya perwakilan dari Kampus menemui massa aksi serta memberikan kesempatan sebanyak 5 orang perwakilan untuk menemui Rektor.



Pihak Rektor yang di dampingi Wakil Rektor dan Pimpinan lainnya pun menerima Perwakilan aksi Aliansi Mahasiswa Bina Darma dan menyambut baik serta mengucapkan apresiasi kepada Mahasiswa yang berani bersuara terkait perkembangan kasus sengketa asset dan peduli terhadap kampus serta akademiknya. Bahkan Rektor akan segera memberikan update perkembangan kasus secepatnya kepada Mahasiswa terkait tuntutannya. Karena tuntutan mahasiswa tersebut sebenarnya, sudah dijawab semua karena, saat ini sedang dalam proses, secara detail tidak bisa saya jelaskan karena akan lebih baik bila Lawyer kami yang menyampaikan. 



“ Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, anak-anak saya yang telah mempunyai rasa perduli terhadap kampus kita sendiri terkait masalah sengketa asset. Yang pasti Ibu, selaku Rektor UBD merasa terharu dan memberikan apresiasi kepada kalian telah peduli kepada kampus dan memberikan semangat yang baru buat Ibu dan Yayasan untuk memperjuangkan nasib kampus Bina Darma,” Ujar Sunda selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang. Red.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...