Langsung ke konten utama

DINAS PERTANIAN EMPAT LAWANG DIDUGA LAKUKAN PUNGLI SEBESAR 4 JUTA KEPADA KELOMPOK TANI




EMPAT-LAWANG, - Jika dipusat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menangani adanya dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Kementan Republik Indonesia dan beberapa oknum Kementan terkait Pengadaan Alsintan. Yang saat ini ramai di bincangkan dan berbuntut adanya laporan dari Kemntan RI ke Polda terhadap Pimpinan KPK atas dasar dugaan Pemerasan.


Namun untuk di Kabupaten Empat Lawang beredar informasi adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) terhadap beberapa Kelompok Tani (Koptan) untuk mendapatkan Alsintan.


Berdasarkan informasi dilapangan yang didapat oleh Wartawan Media Empat Lawag masing-masing Koptan dimintak kisaran uang sebesar Rp 4.000.000. Untuk dapatkan alsintan, Selain itu uang tersebut digunakan untuk membayar kegiatan acara Pemuda Tani beberapa waktu lalu yang diadakan Dinas Pertanian.


Informasi yang didapati dugaan pungli itu sendiri ada yang setor cash dan ada juga yang di transfer lewat rekening bank ke beberapa Oknum pegawai Dinas Pertanian Empat Lawang.


Terkait hal itu Kepala Dinas Pertanian Empat Lawang, Hendera Lezi setelah di hubungi oleh wartawan Media Empat Lawang melalui via Whats App tidak memberikan tanggapan. Kemudian beberapa kali didatangi kekantornya juga tidak mau menemui wartawan dengan alasan kurang enak badan. 


“Tepatnya pada hari Senin. Dijawablah WA dari wartawan Media Empat Lawang, Maaf dindo, Tadi Kakak lagi kurang enak badan. Kemudian wartawan mencoba untuk mengkonfirmasi ulang untuk memintak wawancara lagi pada hari Rabu(11/10/2823). Ketika ditanya apakah yang bersangkutan ada dikantor, Kemudian dijawab. Lagi dilapangan,”terang Hendera Lezi

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...