Langsung ke konten utama

Miris Di Balik Penghargaan UHC, Kakek 70 Tahun Kelaparan Akibat Bansos Diputus Sepihak"



MUARA BELITI – Sumselinfo.com

Kontras tajam tersaji di Kabupaten Musi Rawas. Di tengah euforia keberhasilan Pemerintah Kabupaten meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) beberapa hari lalu, sebuah potret kemiskinan ekstrem justru luput dari radar. Guntur (70), seorang lansia yang hidup sebatang kara di sebuah desa di Kecamatan Muara Beliti, kini harus bertahan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan tanpa sentuhan bantuan pemerintah.


Sejak ditinggal wafat sang istri lima tahun silam, Kakek Guntur hanya bisa mengandalkan kunjungan sesekali dari anaknya yang berada di Kota Lubuklinggau. Di usianya yang sudah senja, ia tak lagi mampu bekerja. Ironisnya, rumah Kakek Guntur hanya berjarak kurang lebih 20 km dari pusat pemerintahan kabupaten, namun bantuan sosial yang menjadi penyambung hidupnya justru raib sejak setahun terakhir.


Saat dikunjungi tim liputan khusus Detik TV Sumsel, suasana berubah haru. Isak tangis Kakek Guntur pecah saat menerima bantuan sembako dari sahabat detik tv Sumsel Namun, di balik air mata itu, tersimpan sebuah pengakuan yang mengejutkan terkait alasan penghentian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) miliknya.


 "Semenjak tahun 2024 saya tidak dapat lagi. Kata ibu petugas pendamping PKH desa, saya tidak dapat bantuan lagi karena katanya terindikasi judi online (judol)," ungkap Guntur dengan nada lirih.


Tuduhan ini terasa sangat janggal dan menyakitkan mengingat kondisi fisik dan ekonomi sang kakek yang jangankan untuk berjudi, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pun ia kesulitan.


Antara Penghargaan dan Realita di Lapangan

Kasus Kakek Guntur menjadi tamparan keras bagi kredibilitas penghargaan bidang kesehatan dan kesejahteraan yang baru saja diterima Bupati Musi Rawas. Penghargaan UHC seharusnya mencerminkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, terutama mereka yang paling rentan seperti lansia sebatang kara.


Fakta bahwa seorang lansia dicoret dari daftar penerima manfaat dengan alasan yang tidak masuk akal menunjukkan adanya,


Verifikasi Data yang Asal-asalan: Bagaimana mungkin seorang lansia 70 tahun yang hidup memprihatinkan dituduh terlibat judi online tanpa bukti valid?


Lemahnya Pengawasan di Tingkat Desa: Peran pendamping PKH patut dipertanyakan dalam melakukan validasi faktual di lapangan.


Kesenjangan Komunikasi: Jarak 20 km dari ibu kota kabupaten seolah menjadi tembok besar yang menghalangi perhatian pemerintah daerah.


Kakek Guntur kini hanya bisa berharap adanya keajaiban dan nurani dari pihak terkait untuk memulihkan haknya sebagai warga negara yang layak mendapatkan jaminan sosial untuk bertahan hidup disisa hidupnya. (Red).

Advertisement

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...