Langsung ke konten utama

Bupati Empat Lawang Jelaskan Jabatan Adalah Amanah Bukan Hak Pribadi



EMPATLAWANG, – Bupati Empat Lawang, Dr. H. Joncik Muhammad, menegaskan bahwa jabatan bukanlah hak pribadi, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.


Penegasan tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Madani Sekretariat Daerah (Setda) Empat Lawang, Rabu (17/12).


Dalam arahannya, Joncik Muhammad mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar benar-benar memahami makna jabatan yang diemban. Ia menegaskan perannya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang bertanggung jawab memastikan roda birokrasi berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat.


Jabatan ini bukan hak, tapi amanah. Tolong dijaga amanah itu sebaik-baiknya. Tadi saudara-saudara sudah berjanji, maka bekerja lah dengan sungguh-sungguh,” tegas Joncik.


Ia juga mengingatkan bahwa jabatan dalam pemerintahan telah diatur secara jelas melalui berbagai regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati, hingga peraturan daerah. Oleh karena itu, seluruh pejabat diminta bekerja secara profesional dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku.


Dalam kesempatan tersebut, Joncik secara terbuka mengungkapkan kondisi keuangan daerah yang diakuinya jauh lebih sulit dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, ia bersyukur karena hingga saat ini tidak terjadi kegamangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Alhamdulillah tidak ada kegamangan karena kita kompak. Kondisi tahun ini memang jauh lebih sulit dari tahun lalu,” ujarnya.


Ia menegaskan keterbatasan anggaran menuntut pemerintah daerah untuk ekstra hati-hati dalam pengelolaan keuangan. Setiap rupiah harus dikawal secara ketat dan diprioritaskan untuk program-program yang benar-benar penting.


Karena uang sedikit, saya kawal betul. Mana yang prioritas, jangan sampai yang belum skala prioritas malah dicairkan. Ini bisa menimbulkan krisis keuangan,” kata Joncik dengan nada serius.


Bupati yang kini memasuki tahun keenam kepemimpinannya, termasuk enam bulan satu hari pada periode kedua, mengaku sangat memahami dinamika birokrasi serta tantangan pemerintahan. Ia menyebut evaluasi jabatan yang dilakukan merupakan bagian dari komitmen kepada masyarakat dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan janji yang telah disampaikan.


Memang sudah waktunya saya melakukan evaluasi sesuai janji kepada masyarakat,” tegasnya.


Menutup arahannya, Joncik menyampaikan optimisme bahwa kondisi pemerintahan dan keuangan daerah akan membaik ke depan. Ia bahkan memastikan bahwa tahun 2026, jika sesuai dengan perencanaan, akan menjadi tahun yang lebih baik bagi Kabupaten Empat Lawang.


Ia juga meluruskan stigma tentang jabatan “basah” dan “kering” di lingkungan birokrasi.


Orientasi jabatan itu bukan duit, tapi bekerja. Tidak ada jabatan basah atau kering. Semua sama, tergantung orangnya. Dinas sosial, pertanian, koperasi sering dibilang kering, tapi itu tergantung bagaimana orang bekerja,” pungkasnya.


Dengan pesan tegas namun penuh optimisme tersebut, Bupati Empat Lawang berharap seluruh pejabat yang baru dilantik mampu bekerja dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...