Langsung ke konten utama

DPRD Musi Rawas Tetapkan LKPJ Tahun Anggaran 2024

 



Musi Rawas, Sumselinfo.Com

DPRD Kabupaten Musi Rawas resmi menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Musi Rawas, Senin (28/04/2025). Rekomendasi ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam rangka penetapan keputusan atas rekomendasi LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, beserta Wakil Bupati, H. Suprayitno. Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, didampingi jajaran pimpinan dewan.


Dalam penyampaian rekomendasi, Sekretaris DPRD Musi Rawas, Albaroma, menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Rekomendasi yang disampaikan mencakup beberapa aspek penting, antara lain:


Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan penataan ruang.


Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan serta peningkatan efisiensi belanja daerah.


Dorongan kepada sektor pertanian dan perkebunan untuk menjadi motor penggerak perekonomian daerah.


Peningkatan pengawasan program-program pembangunan agar lebih berdampak nyata kepada masyarakat.


Reformasi birokrasi melalui percepatan pengisian jabatan struktural dan peningkatan kompetensi ASN.


Dalam catatan strategisnya, DPRD juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mengatasi blankspot area, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, serta perhatian terhadap masalah sosial seperti stunting, kemiskinan, dan layanan kesehatan.


Bupati Musi Rawas mengapresiasi rekomendasi yang diberikan dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti setiap saran demi kemajuan pembangunan daerah.


Penetapan rekomendasi ini tidak hanya menjadi evaluasi tahunan, melainkan juga panduan penting bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat pembangunan ke depan, terutama dalam menghadapi periode perencanaan 2025-2030.


Sekilas Rekomendasi DPRD Musi Rawas:


Penanganan stunting melalui gerakan Orang Tua Asuh


Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi


Optimalisasi PAD melalui perbaikan sistem pajak dan retribusi


Perbaikan sektor pariwisata dan koperasi desa


Evaluasi kinerja PJS Kepala Desa dan percepatan lelang jabatan


Mendorong inovasi pelatihan petani dan nelayan lokal


Melalui rekomendasi ini, DPRD Musi Rawas berharap Pemkab dapat terus meningkatkan pelayanan, memperkuat perekonomian daerah, dan menjamin pemerintahan yang bersih dan berintegritas, demi terwujudnya Musi Rawas yang lebih maju dan sejahtera.

Advertisement

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...