LUBUKLINGGAU,— Polemik robohnya gapura di kawasan Kenanga II, Kota Lubuklinggau, akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kota Lubuklinggau secara resmi mengambil alih tanggung jawab perbaikan gapura yang tersenggol mobil pengangkut kerupuk milik Meo Tri Susanto.
Dengan keputusan ini, sopir truk tersebut tidak lagi dibebani biaya perbaikan.
Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau menilai langkah pemerintah sudah tepat, namun menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada penyelesaian kasus semata. Pasalnya, gapura tersebut diketahui baru selesai dibangun sekitar tiga minggu sebelum kejadian, sehingga memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas konstruksi dan pengawasan pembangunan.
“Bangunan baru tiga minggu selesai tapi sudah roboh itu tidak wajar. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gapura ini saja,” tegas perwakilan Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau.
Wali Kota H Racmat Hidayat melalui PLT Kepala Dinas PUPR Kota Lubuklinggau dalam pernyataannya menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat, khususnya rakyat kecil, dari beban yang tidak proporsional.
“Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat kecil menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Perbaikan gapura ini kami ambil alih, dan sopir tidak lagi dibebani,” tegas Asril Asri.
Senada dengan itu, AchmadAstil Asri menyampaikan bahwa penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan rasa keadilan dan kemanusiaan.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting. Penyelesaian masalah harus mengedepankan empati dan musyawarah, bukan tekanan. Pemerintah memastikan hak masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Pihak pemerintah Kota Lubuklinggau siap bertanggung jawab dan akan melakukan evaluasi teknis terhadap pembangunan gapura tersebut.
“Kami akan melakukan evaluasi dari sisi perencanaan, konstruksi, hingga pengawasan. Jika ditemukan kekurangan, akan menjadi bahan perbaikan ke depan agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Kepala Dinas PUPR.
Di tengah polemik tersebut, Meo Tri Susanto menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas kejadian yang terjadi. Ia menegaskan insiden tersebut murni tidak disengaja dan sama sekali tidak diniatkan.
“Saya mohon maaf atas kejadian ini. Tidak ada unsur kesengajaan. Saya hanya ingin tetap bekerja dan menafkahi keluarga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah peduli dan telah membantu,” ujar Meo dengan suara tertahan.
Kepala Desa Sadarkarya mewakili pihak pemerintah dimana Meo Tri Susanto, juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan DPRD atas langkah cepat yang diambil, sekaligus memohon maaf apabila kejadian ini menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Atas nama pemerintah desa dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebijakan ini. Kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Kepala Desa.
Pemerintah Kota Lubuklinggau menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD serta memperbaiki tata kelola pembangunan fasilitas umum agar lebih berkualitas, transparan, dan berpihak pada keselamatan publik.
Komisi III DPRD Kota Lubuklinggau memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas agar kejadian serupa tidak kembali menimpa masyarakat kecil.
