Langsung ke konten utama

Tinggal Menghitung Hari! Ketua Gerakan Cintai Lahat Ultimatum Pengusaha Batu Bara: Siap Turun Tangan Hentikan Truk Bandel



LAHAT, - Peringatan keras datang dari Ketua Gerakan Cintai Lahat, Mahendra Reza Wijaya, yang menyoroti langsung para pengusaha angkutan dan pemilik tambang batu bara di Kabupaten Lahat.


Mahendra menegaskan, Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan sudah sangat jelas:

batas waktu truk batu bara boleh melintas di jalan umum hanya sampai 1 Januari 2026.


Kini sudah memasuki bulan November 2025, artinya tinggal sekitar satu bulan setengah lagi sebelum aturan itu benar-benar berlaku penuh.


Dalam pernyataannya, Mahendra memberi ultimatum tegas kepada para pengusaha dan sopir truk batu bara agar tidak lagi menggunakan jalan umum setelah batas waktu tersebut berakhir.


Kalau sudah waktunya habis, tapi masih ada yang nekat lewat jalan umum, saya tidak akan segan untuk menyetop langsung truk-truk batu bara itu di lapangan,” tegas Mahendra.


Ia juga menekankan bahwa setiap angkutan batu bara wajib menggunakan jalur hauling, sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku — bukan jalan umum yang sehari-hari dipakai masyarakat.


Lebih lanjut, Mahendra juga mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk bersikap tegas dalam menegakkan aturan ini, agar tidak hanya berhenti di atas kertas.

“Jangan tunggu masyarakat bergerak. Kalau sudah ada aturannya, jalankan! Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal keselamatan dan kenyamanan warga Lahat,” pungkasnya.


Dengan peringatan ini, publik kini menanti langkah nyata pemerintah provinsi dan aparat terkait — apakah aturan pembatasan angkutan batu bara ini akan benar-benar ditegakkan di lapangan, atau kembali sekadar jadi surat tanpa tindakan.

Postingan populer dari blog ini

Kepala Desa Padang Bindu Diduga Korupsi Dana Desa Besar-besaran, APH Harus Segera Bertindak

EMPAT LAWANG,-  Kepala Desa Padang Bindu kecamatan Pendopo Barat, kabupaten Empat Lawang Diduga kuat oleh masyarakat setempat lakukan korupsi Dana Desa besar-besaran, Hal itu karna dari laporan pengunaan dana desa pada tahun 2023 sampai 2024 diduga tak kunjung dikerjakan. Dikutip dari laporan pengunaan dana desa Pada tahun 2023 pemerintah desa Padang Bindu telah melaporkan pengunaan dana desa sebagai berikut : Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Rp 117.800.300 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) Rp 18.047.100 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Rp 89.705.490 Keadaan Mendesak Rp 118.800.000 Tahun 2024 : Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Rp 22.170.000 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Draina...

Wujudkan Generasi Emas 2045, Dapur SPPG F Trikoyo Musi Rawas Resmi Beroperasi: Fokus Gizi dan Ekonomi Lokal

MUSI RAWAS – Sumselinfo.com Komitmen nyata dalam mempercepat peningkatan kualitas gizi nasional sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan resmi dimulai di Kabupaten Musi Rawas Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Provinsi Sumatera Selatan bersama Yayasan Subur Sakti Silampari melaksanakan soft launching dan peresmian Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) F Trikoyo di Kecamatan Tugumulyo, Musi Rawas. Kehadiran unit ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan asupan gizi berkualitas bagi generasi muda sebagai fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Ketua Yayasan Subur Sakti Silampari, Reza Fahlevy, S.H., menegaskan bahwa operasional SPPG F Trikoyo dirancang untuk memberikan dampak ganda (multiplier effect). Selain fokus pada distribusi pangan bergizi, unit ini juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga. "Kami ...

Pro Rakyat Kerja Nyata, Bupati Terpilih H. Joncik Muhammad hapus Anggaran Mobil Dinasnya untuk Pelunasan BPJS

EMPAT LAWANG,  – Kepemimpinan pro rakyat kembali diperlihatkan oleh Bupati Empat Lawang, H. Joncik Muhammad. Belum genap 100 hari menjabat, bupati yang juga dikenal sebagai Ketua KAGAMA Sumsel sekaligus Ketua KAHMI Sumsel ini sudah mengambil kebijakan penting dengan menghapus anggaran pengadaan mobil dinas untuk dirinya. Alih-alih menggunakan dana APBD untuk membeli kendaraan baru, Joncik lebih memilih menggunakan mobil pribadinya untuk berkegiatan. Sementara itu, anggaran yang semula disiapkan untuk mobil dinas dialihkan untuk melunasi tunggakan BPJS masyarakat Empat Lawang serta memperkuat layanan kesehatan di rumah sakit daerah.  Pada tahap awal, pemerintah kabupaten telah menyalurkan dana sebesar Rp10 miliar untuk membayar kewajiban BPJS, sehingga ribuan warga bisa kembali aktif memanfaatkan layanan kesehatan, pada bulan September ini seluruh kewajiban akan dituntaskan. “ yo benar, kita menghapus anggaran untuk mobil dinas baik bupati, wakil bupati maupun mobil pejabat yan...