Musi Rawas — Sumselinfo.com Berdasarkan buku rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, ditemukan adanya kenaikan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dalam tabel belanja daerah, diketahui bahwa pagu anggaran induk tahun 2024 semula sebesar Rp 9.461.198.113. Namun, pada perubahan APBD tahun 2024, angka tersebut bertambah menjadi Rp 11.501.464.205. Artinya, ada penambahan anggaran sebesar Rp 2.040.266.092 atau 21,6%.
Menariknya, pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, terlihat ketidaksinkronan. Pagu anggaran induk yang tercantum untuk DPMD sebesar Rp 10.635.982.141, berbeda dari angka pagu induk pada RPKU sebesar Rp.9.461.198.113.
Sehingga menjadi selisih anggaran yang dicatat mencapai Rp 1.174.784.028.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat dugaan kuat adanya ketidakselarasan antara buku rancangan perubahan kebijakan umum APBD dengan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi data anggaran pada perangkat daerah terkait.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas. Di antaranya, perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar Rp 90.900.000, administrasi keuangan perangkat daerah Rp 3.539.316.113, administrasi barang milik daerah Rp 25.508.000, administrasi umum perangkat daerah Rp 540.000.000, serta penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah senilai Rp 669.250.806. Selain itu, masih ada banyak lagi pos anggaran yang tercantum dalam rincian tersebut.
Pada Kamis, 17 Oktober 2024, tim media mencoba untuk mengkonfirmasi informasi ini secara langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun, tim hanya berhasil bertemu dengan salah satu Kepala Bidang, Iwan Cahyadi, yang menyatakan dirinya tidak memiliki kompetensi atau kewenangan untuk menjawab pertanyaan media terkait anggaran tersebut.
"Nah itu aku dak kompeten untuk menjawabnyo, karena anggaran ado di bi bidang perencanaan. Dan wong nyo lagi diluar kantor," jelasnya secara singkat.
Meskipun demikian, media terus berusaha mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari DPMD terkait perbedaan data anggaran ini. Kejelasan dan transparansi mengenai perubahan anggaran yang signifikan ini sangat dinantikan oleh publik.
